Camat dan Kades Dipinta Netral

September, 2010
M	S	S	R	K	J	S
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30

Senin, 19 Juli 2010
Kategori: Mertulu - Dibaca: 60 kali
Camat dan Kades Dipinta Netral
Pada Pilkada Bupati
MERLUNG - Menjelang pemilihan umum kepala daerah di Kabupaten Tanjungjabung Barat yang bakal berlangsung 21 Oktober mendatang.Para anggota dewan mengharapkan para camat dan kepala desa di Kabupaten Tanjungjabung Barat tetap netral dan tidak memihak kepada salah satu calon bupati dan wwakil bupati kendati ada calon incumbent yang baik ikut bertarung dalam pemilukada mendatang.

Hal ini dikarenakan banyaknya para perangkat desa seperti Ketua RT maupun kepala dusun yang seharusnya dipilih langsung masyarakat, namun langsung diberhentikan mendadak oleh kepala desa. Hal itu tentunya, menyalahi prosedur dan tidak sesuai dengan perda tentang pengangkatan RT dan Kepala Dusun. "Kepala Dusun dan Ketua RT kan dipilih langsung masyarakat, bukan kepala desa. Namun mengapa harus kades mengambil tindakan langsung memecat tanpa melalui masyarakat, "ungkap Alamsyah anggota DPRD Tanjungjabung Barat dapil Mertulu kepada Radar Tanjab kemarin.

Lanjutnya, jika demikian terjadi, hal tersebut bukan masalah perubahan maupun penyegaran perangkat desa, tetapi lebih cenderung pada politis. Karena perbedaan faham dan pilihan. " Ini kan bukan lagi alasan karena untuk penyegaran pemerintaha desa, karena kadus dan Rt yang milih masyarakat. Jadi kades tak punya wewenang untuk memecat langsung,"paparnya.

Alam juga meminta agar para Camat dan Kepala Desa pada pilbup mendatang netral, dan memberikan pengayoman kepada masyarakat untuk memberikan kebebasan emilih siapa figur yang dianggap baik. Bukan malah para camat dan kepala desa mengarahkan untuk memilih salah satu calon. " Ya harusnya camat dan kades memberikan pengayoman dan menjamin hak para pemilih, siapapun yang dipilih nantinya untuk masa depan Tanjab Barat, bukan malah sebaliknya,"tandasnya.

Ia meminta kepada camat dan kepala desa yang ingin berpolitik prakstis dan ikut mengarahkan msayarakat dalam pilkada mendatang, sebaiknya bersikap gentelmen dan mundur dari jabatannya seperti yang ia contohkan." Kalau camat dan kades akan ikut berpolitik praktis, dan ikut mendukung salah satu calon sebaiknya mundur seperti saya. Saya berani mundur dari kepala desa untuk menjadi anggota dewan, walaupun kepastian jadinya saat itu belum tentu, "tandas mantan kepala desa Cinta Damai ini.

Bagitu juga halnya para PNS lainnya, agar netral pada pilkada mendatang. Sebab, hal tersebut memang amanah undang-undang tentang PNS yang mengharuskan PNS harus netral dalam politik. (rie).

BERITA TERKAIT

0 Komentar :

Isi Komentar :